|   Indonesia
Ministerial Decree
Show
Year:
row / page  / 19    
NoDescriptionFile
1No. 821 / 2017
Penetapan Bandar Udara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara Sebagai Bandar Udara Internasional
2No. 660 / 2017
Rencana Induk Bandar Udara Mindiptana Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua
3No. 652 / 2017
Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 68 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Corrective Action Plan (CAP) ICAO Universal Safety Oversight Audit Programme Continous Monitoring Approach (USOAP - CMA)
4No. 585 / 2017
Rencana Induk Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin Di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat
5No. 467 / 2017
Izin Mengangkut Penumpang Umum dan Barang Mission Aviation Fellowship (MAF)
6No. 441 / 2017
Rencana Induk Bandar Udara Rar Gwamar –Dobo Di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku
7No. 856 / 2016
Penetapan Bandar Udara H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan, Provinsi Bangka Belitung Sebagai Bandar Udara Internasional
8No. 811 / 2016
Perubahan Nama Bandar Udara Pekon Serai Di Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung Menjadi Bandar Udara Muhammad Taufik Kiemas
9No. 610 / 2016
Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku Kewenangan dan Penertiban Perizinan di Bidang Perhubungan Udara
10No. 451 / 2016
Tim Teknis Percepatan Penyelenggaraan Bandar Udara di Kertajati, Kabupaten Majalengka
11No. 215 / 2016
Pembentukan Kelompok Kerja Penyelesaian Corrective Action Plan (CAP) Icao Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) Continous Monitoring Approach (CMA) Audit Tahun 2016
12No. 147 / 2016
Kelompok Kerja Pencalonan Indonesia Sebagai Anggota Dewan International Civil Aviation Organization (ICAO) Untuk Periode Tahun 2016-2019
13No. 446 / 2015
Rencana Induk Bandar Udara H.AS Hanandjoeddin di Kabupaten Belitung Provinsi Bangka Belitung
14No. 247 / 2015
Komite Nasional Keamanan Penerbangan
15No. 93 / 2015
Principal Operation Inspector (POI), Principal Maintenance Inspector (Pmi) Dan Principal Training Inspector (PTI) Serta Penetapan Honorarium Bagi POI, PMI dan PTI Dl Lingkungan Direktorat Kelaikan Udara Dan Pengoperasian Pesawat Udara
16No. 17 / 2015
Standar Waktu Proses Pelayanan, Masa Berlaku Dan Kewenangan Penerbitan Perizinan Di Bidang Perhubungan Udara
17No. 60 / 2010
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan
18No. 39 / 2010
Changes in the Regulation of the Minister of Transportation Number: Km.40 Year 2007 Concerning Procedures Prequalification Determination Results, Election Results Provider of Goods / Services Value-Over 50 Billion Rupiah Including VAT 10% and Disclaimer Appeal Outcome of the Tender for Procurement of Goods / Services
19No. 34 / 2010
Second Amendment to Regulation of the Minister of Transportation No. KM 18 Year 2007 on Air Transport Pilot Tariffs
20No. 31 / 2010
Keputusan Bersama Antara Kementerian Perhubungan RI dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Tentang Pengembangan Peningkatan Prasarana Bandar Udara Di Wilayah Papua Barat
row / page  / 19    
Schedules
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Organisasi Tata Laksana
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Organisasi Tata Laksana
Rapat Kerja Dinas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara