|   Indonesia
Reformasi Birokrasi
Program dan Kegiatan Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
(Posisi Desember 2014)

































































































































































































































































No.

Program

Kegiatan

Output

Pencapaian

Tindak Lanjut

A.

Manajemen Perubahan

1.

Pembentukan Tim Manajemen Perubahan

Terbentuknya Tim Manajemen Perubahan

Sejak tahun 2009 sampai 2013 dibentuk tim untuk melakukan startegi perubahan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

Dilakukan evaluasi atas perubahan / perbaikan yang telah dilakukan selama 2009 sampai 2013 guna Menyusun Road Map 2015 - 2019

Dilakukan FGD dengan stakeholder eksternal guna mengetahui pemahaman tentang Organisasi Ditjen Perhubungan Udara sehingga bisa menjadi bahan evaluasi

Hasil FGD dijadikan pertimbangan dalam melakukan evaluasi peraturan terkait organisasi Ditjen Perhubungan Udara

Sedang dilakukan evaluasi dari ICAO terkait beberapa aspek mulai manajemen sampai teknis guna menjamin Keselamatan dan Keamanan Penerbangan

Hasil Audit dijadikan bahan untuk menjamin kualitas Keamanan dan Keselamatan Penerbangan

2.

Penyusunan Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi

Tersedianya dokumen Strategi Manajemen Perubahan dan Strategi Komunikasi

Telah tersusun kajian / studi strategi manajemen perubahan dan komunikasi

Implementasi strategi manajemen perubahan dan komunikasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara

3.

Sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

Terselenggaranya sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi

Dalam rangka melaksanakan perubahan di lingkungan Ditjen Hubud telah dilaksanakan sosialisasi RB Ditjen Hubud padatiap tahun

Pada tahun 2014 dilakukan Sosialisasi Reformasi Birokrasi dibidang Organisasi dan tatalaksana dan menjaring pemahaman perubahan yang telah terjadi di Ditjen Perhubungan Udara sebagai bahan evaluasi perubahan yang dilakukan

B.

Penataan Peraturan Perundang-Undangan

1.

Penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan / diterbitkan

Teridentifikasinya peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan / diterbitkan

Telah dilakukan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan / diterbitkan

Identifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan / diterbitkan

Tersedianya peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron

Belum tersusun peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron

Penyusunan peta peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron

Terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan

Belum terlaksananya regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan

Akan dilaksanakan regulasi dan deregulasi peraturan perundang-undangan

C.

Penataan dan Penguatan Organisasi

1.

Restrukturisasi / penataan tugas dan fungsi unit kerja

Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)

sudah tersusun kajian peta tugas dan fungsi unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)

Sedang dilakukan penerapan Peta tugas dan fungsi unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran (rightsizing)

2.

Penguatan unit kerja yang menangani organisasi, tatalaksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat

Terbentuknya unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tatalaksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi

Tersusunnya Peraturan Menteri Perhubungan nomor: 39 tahun 2014 tentang Kriteria da klasifikasi Kantor Uni Penyelenggara bandar Udara, PM nomor 40 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Unit Peyelenggara Bandar Udara dan PM Nomor: 41 tahun 2014 tentang Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara Budiarto

Melakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tatakerja Kementerian Perhubungan

Terbentuknya Kantor Otoritas Bandar Udara dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap keselamatan penerbangan

Penguatan fungsi Kantor Otoritas Bandara

Terbentuknya Balai Teknik Penerbangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengujian peralatan elektronika penerbangan dan pekerjaan sipil

Penggabungan fungsi Balai Elektronika dan Balai Teknik Sipil

Terbentuknya Balai Besar Kalibrasi fsilitas Penerbangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengujian peralatan navigasi penerbangan

dilakukan penyusunan juklak / turunan Peraturan terkait Balai Besar Kalibrasi Fasilitas Penerbangan

Penataan Balai Kesehatan Penerbangan dalam rangka pengujian kesehatan personil penerbangan

Penajaman fungsi Balai Kesehatan Penerbangan dan Sudah diusulkan kepada Kementerian PAN dan RB untuk di reorganisasi

D.

Penataan Tatalaksana

1.

Penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi

Tersedianya dokumen SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disahkan

Sudah dilakukan Penyusunan SOP di Unit Kerja eselon II Ditjen Perhubungan Udara berdasar pada peraturan yang berlaku

Pengintegrasian SOP, terutama dibidang pelayanan dan administrasi

Masing-masing unit kerja eselon II Sudah menyampaikan kepada Biro Kepegawaian dan Organisasi 10 SOP terkait Pelayanan Publik

kodifikasi semua SOP menjadi 1 buah dokumen yang dapat menjadi rujukan dan acuan bagi para pihak yang berkepentingan

2.

Pembangunan atau pengembangan e-government

Tersedianya e-government

Sudah tersusun masterplan pengembangan TIK di Ditjen Perhubungan Udara

penerapan, monitoring dan evaluasi masterplan TIK Ditjen Hubud

Tersedianya informasi teknis Bandar Udara seluruh bandara di Indonesia

Monitoring dan evaluasi aplikasi informasi teknis Bandara

Sudah dibangun sistem perijinan online (FA Online)

Implementasi perijinan online sekaligus melakukan monitoring aplikasi yang digunakan untuk dijadikan evaluasi dalam kaitanya dengan perbaikan sistem online tersebut

Sedang disusun terkait permohonan PAS Bandara secara online

mempersiapkan sistem guna menghadapi kendala-kendala yang akan dihadapi aabila sistem PAS Bandara dilakukan online

E.

Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur

1.

Penataan sistem rekrutmen pegawai

Terbangunnya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi

Telah tersusun pola perencanaan kebutuhan SDM di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Ditjen Perhubungan Udara

Pembangunan aplikasi model perencanaan kebutuhan SDM di lingkungan UPT Ditjen Perhubungan Udara sebagai dasar penentuan jumlah kebutuhan SDM berbasis kompetensi

2.

Analisis jabatan

Tersedianya uraian jabatan

Telah tersusun PM 101 tahun 2014 tentang Peta Tugas dan Uraian Jabatan Ditjen Perhubungan Udara Dan PM 102 tahun 2014 tentang Peta Tugas dan Uraian Jabatan UPT Ditjen Perhubungan Udara

melakukan monitoring dan evaluasi penerapan peraturan terkait uraian jabatan

3.

Evaluasi Jabatan

Tersedianya peringkat jabatan

Tersusunnya Peraturan Menteri Perhubungan nomor 72 tahun 2013 tentang kelas jabatan dilingkungan Kementerian Perhubungan

melakukan monitoring dan evaluasi penerapan peraturan terkait uraian jabatan

4.

Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan

Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan

Sedang melakukan usulan standar kompetensi jabatan kpada Biro Kepegawaian dan Umum terkait Standar Kompetnsi Jabatan yang sesuai

Pengimplementasian standart kompetensi jabatan setelah dilakukan verifikasi dan pengesahan dari biro Kepegawaian dan Organisasi

5.

Asesmen individu berdasarkan kompetensi

Tersedianya peta profil kompetensi individu

Telah dilaksanakan asesmen pejabat struktural

Hasil asessment dijadikan dasar untuk menentukan jabatan / promosi jabatan pegawai

Asesmen staf pelaksana belum dilaksanakan karena masih menunggu selesainya kamus standar kompetensi jabatan di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara.


6.

Penerapan sistem penilaian kinerja individu

Tersedianya indikator kinerja individu yang terukur

Telah dilakukan sosialisasi terkait Rancancangan Peraturan Menteri terkait Satuan Kinerja Pegawai (SKP)

Implementasi serta monitoring pelaksanaan peraturan terkait Satuan Kinerja Pegawai (SKP)

7.

Pembangunan / pengembangan database pegawai

Tersedianya data pegawai yang mutakhir dan akurat

Telah tersedia infrastruktur dan aplikasi bagi Sistem Informasi Kepegawaian dengan kapasitas simpan yang memadai dan feature-feature tambahan yang lebih mempercepat proses penginputan, pengolahan, dan evaluasi data kepegawaian.

Melakukan integrasi Sistem Informasi Kepegawaian dari Kantor Pusat Ditjen Perhubungan Udara ke UPT Bandara dan Kantor Otoritas Bandara agar dapat dilakukan pemutakhiran data secara real time.

8.

Pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi

Terbangunnya sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik

Telah tersusun pola pendidikan dan pelatihan bagi personil baik teknis maupun administrasi di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara sehingga memudahkan dalam melakukan pendataan kebutuhan diklat berbasis kompetensi.

Membangun sistem aplikasi database kebutuhan diklat berdasarkan pola diklat yang telah disusun untuk selanjutnya dilakukan sinkronisasi dengan database kepegawaian yang telah ada terkait data diklat personil di Ditjen Perhubungan Udara.

F.

Penguatan pengawasan

1.

Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

terjadinya peningkatan ketaatan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Jumlah dan jenis temuan pada sub sektor transportasi udara berkurang dan tindak lanjut temuan meningkat.

Menjalankan sistem SPIP di lingkungan Ditjen Hubud

Dilakukan Diklat SPIP di Ditjen Perhubungan Udara

Pembentukan gugus SPIP

2.

Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)sebagai Quality Assurance dan Consulting

APIP yang lebih berperan dalam melakukan penguatan sistem pengendalian intern, quality assurance, dan konsultasi atas pelayanan kepemerintahan

Laporan keuangan mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Laporan keuangan mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Telah dibentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP) di Kantor Pusat Ditjen Hubud. Untuk melaksanakan fungsi pengadaan di UPT Ditjen Perhubungan Udara dibentuk pula Unit Layanan Pengadaan yang wilayah kerjanya dibagi menjadi 20 wilayah kerja.

Monitoring dan evaluasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang telah dibentuk

G.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja

1.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Terjadinya peningkatan kualitas laporan akuntabilitas kinerja

Dokumen Penetapan Kinerja, LAKIP, IKU telah disusun (tepat waktu) dan ditetapkan

Mempertahankan dokumen Penetapan Kinerja, LAKIP, IKU telah disusun (tepat waktu) dan ditetapkan

Nilai Akuntabilitas Kinerja pada tahun 2013 adalah A

Nilai Akuntabilitas akan ditingkatkan menjadi AA

2.

Pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi

Terbangunnya sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur

Sistem manajemen kinerja organisasi / unit dan individu belum ada

Menyusun sistem manajemen kinerja berbasis scorecard

3.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU)

Telah tersusun IKU es. II

Evaluasi Pencapaian IKU eselon II di lingkungan Ditjen Hubud

H.

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

1.

Penerapan standar pelayanan pada unit kerja

Terimplementasinya penggunaan standar pelayanan dalam pelayanan publik

Tersesunnya Instruksi Drjen yang bersifat Pelayanan Publik dan telah disosialisasikan

melakukan monitoring dan evaluasi Pelayanan Publik yang telah diinstruksikan

2.

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Terjadinya peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Sosialisasi Keselamatan Penerbangan




Survei Stakeholder Eksternal Masyarakat Pengguna Bandara dan Balai Hatpen.docx

Survei Stakeholder Eksternal Operator.docx
Schedules
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Organisasi Tata Laksana
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Organisasi Tata Laksana
Rapat Kerja Dinas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara