|   Indonesia
Otoritas Bandar Udara
Nangroe Aceh DarussalamBaliBantenBengkuluDaerah Istimewa JogjakartaDKI JakartaGorontaloJambiJawa BaratJawa TengahJawa TimurKalimantan BaratKalimantan SelatanKalimantan TengahKalimantan TimurKepulauan Bangka BelitungKepulauan RiauLampungMalukuMaluku UtaraNusa Tenggara BaratNusa Tenggara TimurPapuaPapua BaratRiauSulawesi BaratSulawesi SelatanSulawesi TengahSulawesi TenggaraSulawesi UtaraSumatera BaratSumatera SelatanSumatera Utara

KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 41 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Bandar Udara.

TUGAS POKOK KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

Kantor Otoritas Bandar Udara mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan penerbangan di bandar udara.

FUNGSI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA

  • Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan terhadap keselamatan, keamanan, kelancaran, serta kenyamanan penerbangan di bandar udara;
  • Pelaksanaan koordinasi kegiatan pemerintahan di bandar udara;
  • Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang fasilitas, pelayanan dan pengoperasian bandar udara;
  • Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan/atau perairan bandar udara sesuai dengan rencana induk bandar udara;
  • Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan penggunaan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan(KKOP) dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) serta Daerah Lingkungan Kepentingan Bandar Udara (DLKP);
  • Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan standar kinerja operasional pelayanan bandarudara, angkutan udara, keamanan penerbangan, pesawat udara dan navigasi penerbangan;
  • Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan pelestarian lingkungan bandar udara;
  • Pelaksanaan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan dibidang angkutan udara, kelaikudaraan dan pengoperasian pesawat udara di bandar udara, pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi perawatan pesawat udara, serta sertifikat kompetensi dan lisensi personel pengoperasian pesawat udara;
  • Pemberian sertifikat kelaikudaraan standar lanjutan(continous airworthiness certificate) untuk pesawat udara bukan kategori transport (non transport category) atau bukan niaga (non commercial);
  • Pelaksanaan pengaturan, pengendalian dan pengawasan dibidang keamanan penerbangan dan pelayanan darurat dibandar udara
  • Pelaksanaan urusan administrasi dan kerumah tanggaan Kantor Otoritas Bandar Udara.
KLASIFIKASI KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
Kantor Otoritas Bandar Udara diklasifikasikan ke dalam 3 (tiga) kelas terdiri dari :
  1. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas Utama;
  2. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas I; dan
  3. Kantor Otoritas Bandar Udara Kelas II.
PEMBAGIAN WILAYAH KANTOR OTORITAS BANDAR UDARA
Wilayah Kantor Otoritas Bandar Udara dibagi menjadi :

NoNama UPTKelasLokasi KantorPropinsi Wilayah Kerja
1.WILAYAH IUtamaSoekarno Hatta, BantenDKI Jakarta
Banten
Jawa Barat
Lampung
Kalimantan Barat
2.WILAYAH IIIPolonia, MedanNanggroe Aceh Darussalam
Sumatera Utara
Riau
Kepulauan Riau
3.WILAYAH IIIIJuanda, SurabayaJawa Tengah
Daerah Istimewa Yogyakarta
Jawa Timur
Kalimantan Selatan
4.WILAYAH IVINgurah Rai, DenpasarBali
Nusa Tenggara Barat
Nusa Tenggara Timur
5.WILAYAH VIHasanuddin, MakassarSulawesi Selatan
Sulawesi Tenggara
Sulawesi Barat
Sulawesi Tengah
6.WILAYAH VIIIMinangkabau, PadangSumatera Barat
Jambi
Bengkulu
Sumatera Selatan
Kepulauan Bangka Belitung
7.WILAYAH VIIIISepinggan, BalikpapanKalimantan Timur
Kalimantan Tengah
8.WILAYAH VIIIIISam Ratulangi, ManadoSulawesi Utara
Gorontalo
Maluku
Maluku Utara
9.WILAYAH IXIIRendani, ManokwariPapua Barat
Ditambah Bandar Udara :
Frans Kasiepo, Biak, Papua
Nabire, Nabire, Papua
10.WILAYAH XIIMopah, MeraukePapua
Sub Division
OTORITAS BANDARA
Schedules
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Organisasi Tata Laksana
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Organisasi Tata Laksana
Rapat Kerja Dinas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara