|   English
Informasi Terkini


Selasa, 31 Oktober 2017
KONEKTIVITAS LOGISTIK MASYARAKAT PEGUNUNGAN PAPUA MELALUI JEMBATAN UDARA, DI MULAI
JAKARTA - Penerbangan angkutan udara perintis kargo atau yang biasa disebut Jembatan Udara untuk wilayah Papua mulai beroperasi. Hal ini ditandai dengan penerbangan perdana Angkutan Udara Perintis Kargo Korwil Dekai dari Bandara UPBU Nop Goliat- Dekai menuju Korupun pada Kamis, 26 Oktober 2017 lalu.

Penerbangan dari Dekai tersebut diberangkatkan pada pukul 09.39 WIT dengan pesawat type Caravan C208 yang dioperasikan maskapai Dimonim Air.

Proses keberangkatan penerbangan perdana Jembatan Udara disaksikan oleh Bupati Yahukimo, Kepala Otoritas Bandara Wilayah X Merauke, Kepala Dinas Perindakop dan Kepala Dinas Perhubungan Yahukimo serta Anggota DPRD Kab Yahukimo. Adapun Barang-barang yang diangkut adalah sembako, seperti Beras, Mie Instan dan Minyak Goreng.

"Alhamdulillah akhirnya penerbangan perdana Jembatan Udara berhasil dilaksanakan dengan selamat dan sukses. Semoga hal ini bisa memperlancar aliran logistik ke daerah-daerah pedalaman Papua, " ujar Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Agus Santoso.

Hal ini juga sesuai dengan komitmen Menteri Perhubungan untuk mengurangi disparitas harga serta mendukung kerlancaran penyaluran logistik di pedalaman Papua.

Agus berterimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sehingga penerbangan perdana Jembatan Udara tersebut berjalan dengan selamat dan lancar. Pihak-pihak yang telah membantu di antaranya adalah Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Dekai, Kementerian Perdagangan, Pemerintah Daerah setempat dan jajaranya, AirNav selaku pengelola navigasi penerbangan, Demonim selaku operator penerbangan dan beberapa pihak lain.

Agus juga berharap, dengan lancarnya aliran logistik nantinya akan membuat harga-harga kebutuhan pokok di daerah perintis yang dituju menjadi turun, sama seperti daerah lain yang sudah terbuka. Dengan demikian perekonomian akan meningkat dan taraf hidup masyarakat di daerah tertinggal dan terpencil tersebut juga ikut naik.

Agus melanjutkan bahwa, "Ditjen Perhubungan Udara akan memberikan pengawasan dan dukungan penuh dengan pemberian subsidi terhadap program kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan kontinyu dan bisa dikembangkan di daerah-daerah lain. Setelah Papua, program jembatan udara akan dilanjutkan di beberapa daerah di Sulawesi dan Kalimantan."

Program Jembatan Udara merupakan perintah Presiden Joko Widodo melalui Menteri Perhubungan pada akhir tahun 2016 lalu. Jembatan Udara juga dapat dilakukan sebagai kelanjutan dari Tol Laut, di mana barang-barang yang telah diangkut oleh kapal dalam Tol Laut akan dilanjutkan ke daerah-daerah tujuan tertinggal dan terpencil menggunakan pesawat udara.

Program Jembatan Udara merupakan perwujudan program Nawacita Pemerintahan Joko Widodo. Terutama Nawacita ke-3 yaitu Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Serta Nawacita ke-7 yaitu Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. (HUMAS)
Informasi Lain
Minggu, 19 Nopember 2017
MAF BISA AJUKAN IZIN USAHA ANGKUTAN UDARA NIAGA UNTUK ANGKUT PENUMPANG DAN BARANG
JAKARTA - Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menyatakan izin operasional maskapai Mission Aviation Fellowship (MAF) berakhir pada awal ... selengkapnya
Kamis, 16 Nopember 2017
TIGA TAHUN TREN POSITIF CAPAIAN PENERBANGAN NASIONAL
JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso memaparkan pencapaian kinerja bidang Perhubungan Udara Indonesia ... selengkapnya
Rabu, 15 Nopember 2017
PENTINGNYA MEMINIMALISIR TINDAKAN MELANGGAR HUKUM SAAT PENERBANGAN BERLANGSUNG
SURABAYA - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait penanganan tindakan melanggar ... selengkapnya
Agenda Kegiatan
Bimbingan Teknis Penyusunan Program Keamanan Penerbangan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Organisasi Tata Laksana
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Organisasi Tata Laksana