Informasi Terkini


Rabu, 31 Juli 2019
ANTISIPASI GANGGUAN KESELAMATAN PENERBANGAN, DITJEN HUBUD INTENSIFKAN KOORDINASI DENGAN STAKEHOLDER PENERBANGAN
Tanggerang – Guna mengantisipasi serta meminimalisir resiko yang menimbulkan gangguan keselamatan dan keamanan dalam operasional penerbangan di Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan bersama stakeholder akan mengintensifkan koordinasi keselamatan penerbangan. Dari hasil rapat pembahasan Safety Action Group (SAG) yang diikuti Ditjen Hubud  diwakili Kantor Otoritasi Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama, PT Angkasa Pura II serta stakeholder yang berada di lingkungan Bandar Udara Internasional Soekarno – Hatta di Ruang Pandawa Pier 1 Terminal 3, Selasa (30/7).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B Pramesti, menyambut baik hal tersebut, menurutnya bahwa keselamatan penerbangan merupakan hal  yang paling utama karena menyangkut nyawa manusia.  Dan sebagai regulator penerbangan, Indonesia selalu diawasi oleh Organisasi Penerbangan Sipil atau International Civil Aviation Organization (ICAO), Federal Aviation Administration (FAA) Amerika dan European Union (EU).

“No go item, agar keselamatan, keamanan dan pelayanan  penerbangan senantiasa terjaga,” kata Polana di Jakarta.

Menurut Polana,  untuk menumbuhkan kesadaran  tentang keselamatan penerbangan, menurut Polana,  menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, maskapai penerbangan, penyelenggara bandar udara dan stakeholder lain untuk memberikan sosialisasi, informasi dan pemahaman kepada masyarakat.

Terpisah, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah I Kelas Utama, Herson menjelaskan, adapun point-point yang dibahas dalam rapat tersebut di antaranya terkait laporan adanya safety hazard,  gangguan terhadap keselamatan penerbangan yang disebabkan adanya gangguan drone (pesawat tanpa awak) serta permainan sinar laser di daerah pendaratan yang masih sering terjadi, sehingga diperlukan penanganan yang lebih intensif.

“Kita akan mengintensifkan sosialisasi ke masyarakat lebih luas, khususnya di daerah-daerah pengembang yaitu Kapuk dan Sepatan,” kata Herson.

Selain itu, PT Angkasa Pura II telah mengembangkan aplikasi “No Drone Zone” guna pemetaan daerah safety hazard. Untuk keamanan penerbangan, juga akan dilakukan penertiban gedung workshop 152,153,251 dan 252.

Menurut Herson, diimbau kepada seluruh stakeholder penerbangan yang memilki barang-barang di gedung workshop 152,153,251 dan 252 yang tidak digunakan lagi seperti Ground Support Equipment (GSE) dan lainnya untuk dilakukan pembersihan hingga batas waktu 17 Agustus 2019.

“Kantor OBU Wilayah I, telah melayangkan surat kepada perusahaan – perusahaan  yang memiliki barang-barang yang sudah tidak terpakai baik GSE, bus, gerobak untuk dikeluarkan dan langkah selanjutnya akan dilakukan sidak gedung tersebut bekerjasama dengan pihak AP2 untuk memastikan penertiban asset dimaksud ,” tegasnya.

Herson menambahkan, untuk memenuhi tujuan rencana pengelolaan resiko keselamatan, maka akan dilakukan monitoring terhadap pelaksanaan dari rencana pengelolaan dari resiko tersebut. Monitoring pelaksanaan resiko dan rencana pengelolaan keselamatan ini akan dievaluasi secara berkelanjutan.
Informasi Lain
Rabu, 13 Nopember 2019
DITJEN HUBUD TINGKATKAN PENGAWASAN UNTUK MENJAMIN KEAMANAN BANDAR UDARA PASCA KEJADIAN BOM DI MEDAN
Jakarta – Kementerian Perhubungan, melalui Direktorat Jenderal Perhubungan udara, meningkatkan pengawasan bandar udara di seluruh Indonesia. ... selengkapnya
Selasa, 12 Nopember 2019
BANDAR UDARA APT PRANOTO AKAN DITUTUP SEMENTARA, BERKENAAN DENGAN PEKERJAAN PENINGKATAN FASILITAS
Jakarta - Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto direncanakan akan dilakukan penutupan mulai tanggal 20 November hingga 15 Desember 2019. ... selengkapnya
Sabtu, 9 Nopember 2019
KEMENHUB MONITOR TERPENUHINYA UNSUR 3S dan 1C OLEH SRIWIJAYA AIR
Jakarta – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara memonitor dan memastikan bahwa terpenuhinya aspek 3S+1C ( ... selengkapnya