|   English
CETAK BIRU

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan transportasi udara merupakan bagian dari pelaksanaan tugas penyediaan transportasi, baik sebagai “servicing function” maupun “promoting function” tidak dapat dilepaskan dari pertumbuhan ekonomi masyarakat pengguna jasa transportasi udara/ yang dilayani, dan juga kecenderungan perkembangan global yang terjadi.

Pada tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah dengan tingkat pergerakan manusia/ masyarakat yang juga rendah, penyelenggaraan transportasi khususnya transportasi udara bukan merupakan kegiatan usaha yang mendatangkan untung bagi penyelenggaranya, tetapi tetap harus dilaksanakan untuk menjamin adanya pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Pada kondisi seperti ini peran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk menjamin tersedianya fasilitas transportasi yang memadai, oleh karena itu banyak kegiatan usaha jasa transportasi udara yang dilaksanakan oleh Pemerintah melalui BUMN/ Swasta yang ditunjuk. Peran Pemerintah ini secara bertahap akan berkurang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional dalam arti bahwa telah tercipta permintaan jasa transportasi udara yang cukup, sehingga kegiatan usaha di bidang ini menguntungkan. Jika kondisi demikian ini tercapai, maka peran Pemerintah akan berubah dari yang semula sebagai penyedia jasa dan pelaku kegiatan ekonomi, menjadi regulator yang bertugas menerbitkan berbagai aturan, mensertifikasi dan pelaksanaan pengawasan guna menjamin terselenggaranya Transportasi Udara yang memenuhi standard keselamatan penerbangan, karena pada masa mendatang dimungkinkan swasta dan masyarakat luas untuk lebih berperan aktif. Namun dalam aspek yang menyangkut keamanan dan keselamatan penerbangan, penyelenggaraannya masih menjadi tanggung jawab pemerintah. Hal ini sesuai dengan Konvensi Chicago Tahun 1944, UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan dan PP No. 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan.

Download Dokumen Cetak Biru

Agenda Kegiatan
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Bidang Penerbangan
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Organisasi Tata Laksana
Sosialisasi Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Organisasi Tata Laksana
Rapat Kerja Dinas Direktorat Jenderal Perhubungan Udara