IZIN PENGOPERASIAN BANDAR UDARA

Kembali ke Halaman Sebelumnya

Dasar Hukum :
  1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan;
  2. Peraturan Pemerintah nomor 3 Tahun 2001 Tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan;
  3. Peraturan Pemerintah nomor 70 Tahun 2001 Tentang Kebandarudaraan;
  4. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 11 Tahun 2010 Tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional;
  5. Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM 48 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Bandar Udara;
  6. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan
Persyaratan :
 
a.  Pengoperasian bandar udara pusat penyebaran dan bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya dikendalikan hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian oleh Menteri;
b.    Pengoperasian bandar udara bukan pusat penyebaran yang ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan hanya dapat dilakukan setelah ditetapkan keputusan pelaksanaan pengoperasian oleh Bupati/Walikota;
c.  Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian dilakukan setelah memenuhi persyaratan :
  1. Pembangunan bandar udara telah selesai dilaksanakan sesuai dengan keputusan pelaksanaan pembangunan;
  2. Keamanan dan keselamatan penerbangan serta ketertiban;
  3. Tersedia fasilitas untuk menjamin kelancaran arus penumpang, kargo dan pos;
  4. Pengelolaan lingkungan; dan
  5. Tersedia pelaksana kegiatan di bandar udara.
 
Prosedur Pengajuan Permohonan :
 
a. Untuk memperoleh keputus