KEMENHUB TERIMA HIBAH ASET BANDARA SULTAN BABULLAH DARI PEMPROV MALUKU UTARA

Beranda Berita KEMENHUB TERIMA HIBAH ASET BANDARA SULTAN BABULLAH DARI PEMPROV MALUKU UTARA

KEMENHUB TERIMA HIBAH ASET BANDARA SULTAN BABULLAH DARI PEMPROV MALUKU UTARA

Humas DJPU

Minggu, 23 April 2017

TERNATE - Kementerian Perhubungan hari ini, Minggu (23/4/2017) di Sofifi, Ibukota Maluku Utara menerima hibah Barang Milik Daerah (BMD) di Bandara Sultan Babullah dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Total hibah BMD dari Provinsi Maluku Utara ini senilai Rp 169,294 miliar. Terdiri dari peralatan dan mesin senilai Rp 1,726 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp 109,323 miliar, jalan, irigasi dan jaringan senilai Rp 39,905 miliar serta peralatan dan perlengkapan kantor Rp 18,34 miliar.

Penandatanganan Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara H. Muabdin H. Radjab dan Sekretaris Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Pramintohadi dengan disaksikan Gubernur Maluku Utara KH. Abdul Gani Kasuba dan Wakil ketua DPRD Maluku Utara Ishak Naser.

Dalam sambutan tertulisnya, Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso menyampaikan terimakasih dan apresiasinya atas partisipasi Pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan perkembangan transportasi udara di wilayah Maluku Utara melalui pengembangan Bandara Sultan Babullah Ternate.

Selanjutnya Dirjen Agus mengatakan,  penyelenggaraan dan operasional sebuah bandara perlu didukung dengan beberapa aspek di antaranya aspek teknis, administrasi dan organisasi.

"Penyelenggaraan dan pengoperasian Bandar Udara Sultan Babullah Ternate perlu dilakukan dengan tertib secara administrasi guna kelancaran  pelaksanaan anggaran. Sehingga perkembangan dan operasional pada bandara ini dapat berjalan sesuai peraturan," ujar Agus.

Setelah dilaksanakannya proses hibah ini, selanjutnya akan dilakukan register kepada Kementerian Keuangan terhadap hasil pekerjaan yang bersumber dana dari APBD Pemprov Maluku Utara.

Dari sisi organisasi, Agus juga menginformasikan bahwa telah dibentuk Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Sultan Babullah Ternate.

Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba mengharapkan dengan dihibahkannya terminal Bandara Sultan Babullah pada Pemerintah Pusat, akan ada pemeliharaan yang lebih baik. "Kita lihat di bandara saat ini masih kurang ruangan dan perlu peningkatan fasilitasnya. Bandara juga terlihat kurang bersih dan toiletnya tidak bagus," ujarnya.

Gani berharap dengan diperbaikinya Bandara Sultan Babullah akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dirinya berencana akan menyerahkan bandara- bandara di Maluku Utara kepada Pemerintah sehingga bisa berkembang dengan lebih baik.

Untuk itu Gani berharap tenaga kerja yang ada di bandara ini tidak dikurangi tapi diberdayakan. "Kalau dikurangi, nanti bisa menimbulkan gejolak. Jadi saya minta mereka diberdayakan dengan diberi pelatihan lebih lanjut," ujarnya lagi.

Pemprov Maluku Utara mulai membangun terminal baru di Bandara Sultan Babullah ini pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2016.

Sesditjen Perhubungan Udara Pramintohadi mengatakan setelah aset Pemprov ini diserahkan, akan langsung dilakukan perbaikan-perbaikan dan renovasi. "Pelayanan akan terus ditingkatkan, terutama untuk masalah safety, security dan kenyamanan supaya tingkat pelayanan membaik di tahun 2018 depan," ujarnya.

Sementara itu Kepala UPBU Sultan Babullah Ternate Saeful Bahri menyatakan akan melakukan beberapa pengerjaan dan perbaikan.

"Pada tahun 2017 ini akan ada pengerjaan peningkatan fasilitas PKP-PK dan X-Ray yang merupakan kewajiban di keselamatan dan keamanan penerbangan. Juga ada perubahan layout, toilet, alur penumpang dan peraturan parkir. Sedangkan tahun 2018, ada perbaikan landasan, apron, taxiway dan talud yang terbengkalai," ujarnya.

Menurut Saeful, untuk mendukung hal tersebut telah disiapkan anggaran di tahun 2017 sebesar Rp 40 miliar dan tahun 2018 sebesar Rp 300 miliar. (HUMAS)

Kategori

Sistem Manajemen Pengaduan Kementerian Perhubungan (SIMADU)
Sistem Pelaporan Sukarela (Voluntary Reporting System) Kementerian Perhubungan (VRS)

Merupakan Sistem Database Keselamatan Penerbangan Nasional untuk mendukung Program Keselamatan Penerbangan Nasional / State Safety Programme (SSP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Gambar Uphold
  • Belum ada agenda yang akan datang

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.