(Sentani, 12/ 01/2018) Kementerian Perhubungan RI akan menggelar jalur penerbangan Trans-Udara Papua mencakup provinsi Papua dan Papua Barat  agar penerbangan di daerah tersebut bisa lebih lancar dengan aksesibilitas yang lebih terjangkau di tahun 2018 ini.

 

Pembuatan Trans-Udara Papua ditempuh dengan berbagai cara, di antaranya dengan memasang peralatan navigasi penerbangan yang lebih canggih (advance) di 109 bandara udara yang tersebar di Papua dan Papua Barat berbasis Performance Base Navigation (PBN) sebagai panduan bagi operasional pesawat terbang di wilayah tersebut serta menambah sumber daya manusia penerbangan yang handal. Demikian diungkapkan oleh Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agus Santoso dalam acara Pemberdayaan Masyarakat dan Modernisasi Layanan  Navigasi Penerbangan di Papua yang dilaksanakan oleh AirNav Indonesia di Sentani pada hari ini.

 

Menurut Agus Santoso, pembuatan jalur Trans-Udara Papua ini menindaklanjuti instruksi Presiden Joko Widodo untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat di Papua dan Papua Barat demi pemerataan kesempatan. Nama Trans-Udara Papua sendiri diambil dari similaritas jalan darat Trans-Papua membelah daratan Papua dan Papua Barat yang dibangun oleh Kementerian PUPR.

 

“Dengan kondisi geografis yang spesial, Papua dan Papua Barat memerlukan tata cara bernavigasi penerbangan yang khusus pula. Oleh sebab itu, kami sebagai regulator bidang penerbangan senantiasa  bersinergi dengan Kementerian, Lembaga serta Pemerintah Daerah guna mendukung peningkatan keselamatan dan kelancaran lalu lintas penerbangan di Papua dan Papua Barat. Di antaranya dengan menyiapkan SDM yang handal serta menerapkan teknologi dan prosedur-prosedur penerbangan yang terkini,” ujar Agus Santoso.

 

Di bidang Sumber Daya Manusia, telah dilakukan program pemberdayaan masyarakat untuk menjadi insan-insan penerbangan yang akan mengisi dan melayani kebutuhan layanan penerbangan di Papua. Melalui program beasiswa dari Perum LPPNPI/ AirNav Indonesia  telah dididik sebanyak 27 orang sebagai personel navigasi penerbangan yang selanjutnya akan dipekerjakan sebagai karyawan di Perum LPPNPI. Selain itu Kementerian Perhubungan sendiri telah mencetak 16 Pilot yang berasal dari tanah Papua dan Papua Barat. Saat ini masih dilakukan perekrutan sebanyak 12 orang Putra dan Putri terbaik dari tanah Papua untuk dididik sebagai Penerbang di Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Perhubungan.

 

Di bidang Teknologi, salah satunya adalah ADS-B (Automatic Dependent Surveillance Broadcast) yang telah diproduksi oleh entitas nasional PT. INTI juga akan diinstal di 7 lokasi di Papua, yaitu di Sentani, Wamena, Oksibil, Dekai, Borome, Senggeh dan Elilim. ADS-B ini kemudian akan digunakan sebagai tools bagi pemanduan lalu lintas penerbangan. Demikian pula dengan jaringan rute penerbangan di 109 bandara yang saat ini, sudah diimplementasikan jalur-jalur penerbangan yang berbasis Satelit dalam hal ini GPS. Prosedur penerbangan yang berbasis satelit GPS tersebut dikenal dengan Performance Based Navigation (PBN) telah diimplementasikan di Papua dan Papua Barat guna melengkapi prosedur penerbangan yang ada saat ini.

 

Di bidang pengoperasian pesawat udara, telah diperkenalkan dan diterapkan tatacara penerbangan di wilayah pegunungan atau Flying in The Mountaineous Area. Berupa kaidah-kaidah persyaratan operasi penerbangan meliputi kaidah penerbangan visual atau instrument, penggunaan peralatan Global Positioning System (GPS), kecakapan kru pesawat, program pelatihan kru, budaya keselamatan, peralatan pesawat udara dan kondisi bandar udara.

Sedangkan di bidang  pelayanan navigasi penerbangan, saat ini tengah dilakukan program peningkatan status pelayanan AFIS menjadi Aerodrome Control Tower di Papua dan juga peningkatan pelayanan APP dengan berbasis surveillance pada bandara Sentani.

 

Saat ini Unit Pelayanan Lalu Lintas Penerbangan yang ada di Papua terdiri dari 10 Unit Aerodrome Control Tower (TWR), 4 Unit Approach Control (APP) dan unit lainnya berstatus Aerodrome Flight Information Service (AFIS). 

 

“Untuk meningkatkan pelayanan penerbangan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah bekerjasama dengan United States Trade Development Agency/ USTDA melalui program Technical Assistance Eastern Airspace Aviation Safety mengembangkan sebuah program yang mengacu pada Cap Stone Project - Alaska di Amerika Serikat untuk dapat diterapkan juga di wilayah pegunungan seperti di tanah Papua ini,” ujar Agus.

 

Mengingat pentingnya layanan penerbangan di Indonesia terutama untuk menghubungkan wilayah terpencil maupun wilayah terluar, saat ini Ditjen Perhubungan Udara juga sedang menyiapkan konsep pelayanan navigasi penerbangan yang berbasis remote system. Di antaranya adalah pelayanan ATS, pelayanan Meteorologi Penerbangan serta layanan mandiri antar pesawat udara (Traffic Information Broadcast by Aircraft). Di bidang kebandarudaraan, akan kami kaji lebih mendalam untuk pemanfaatan sungai-sungai lebar, garis pantai maupun danau sebagai water base airport. 

“Indonesia sebagai negara kepulauan yang sangat luas, memiliki keterbatasan dalam pemasangan fasilitas komunikasi, navigasi dan surveillance karena kondisi geografis dan ketersediaan infrastrukur di darat. Untuk itu kami juga sedang mengkaji untuk membuat satelit sendiri untuk melengkapi jangkauan layanan komunikasi, navigasi, surveillance dan meteorologi bagi peningkatan layanan transportasi di Indonesia,” lanjut Agus.

 

Dengan peningkatan SDM, teknologi dan prosedur-prosedur penerbangan yang terkini serta  peralatan navigasi penerbangan pada Trans-Udara Papua ini juga akan lebih meningkatkan keselamatan penerbangan di Papua dan Papua Barat. Agus Santoso mengingatkan pada semua penyelenggara penerbangan di Papua agar meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan dan bekerja maksimal sesuai aturan-aturan penerbangan yang berlaku.

 

“Pada bulan Maret nanti, akan ada tim dari Uni Eropa yang mengadakan audit lapangan terkait keselamatan dan keamanan di Papua dan Papua Barat. Hasilnya akan dipakai sebagai landasan pembukaan ban (larangan terbang) Indonesia di Eropa. Untuk itu kita harus bekerja keras dan bekerjasama lebih erat dalam hal keselamatan dan kemanan penerbangan sehingga audit tersebut  menghasilkan sesuatu yang positif bagi kita semua,” ujarnya lagi.

 

Pada akhirnya, Agus berharap dengan sinergi antar lini ini maka “Trans Udara Papua” mencakup provinsi Papua dan Papua Barat dapat menjadi pilar utama bagi penyebaran hasil-hasil pembangunan, serta menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  (HUMAS)