DITJEN HUBUD AKAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN TOL UDARA DI WILAYAH SELATAN UNTUK PEMERATAAN PEREKONOMIAN PULAU JAWA

Beranda Berita DITJEN HUBUD AKAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN TOL UDARA DI WILAYAH SELATAN UNTUK PEMERATAAN PEREKONOMIAN PULAU JAWA

DITJEN HUBUD AKAN MENDUKUNG PEMBANGUNAN TOL UDARA DI WILAYAH SELATAN UNTUK PEMERATAAN PEREKONOMIAN PULAU JAWA

Humas DJPU

Kamis, 25 Januari 2018

(Tasikmalaya, 25/ 01/ 2018) Wilayah selatan Pulau Jawa yang membentang dari Pandeglang - Banten hingga Banyuwangi- Jawa Timur sesungguhnya mempunyai potensi yang sangat besar, baik dari sisi pariwisata, jumlah penduduk dan bidang perekonomian lainnya. Jumlah penduduk di wilayah yang membentang dari Provinsi Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur ini mencapai 40 persen dari keseluruhan jumlah penduduk pulau Jawa. Sedangkan Produk domestik regional bruto (PDRB) daerah selatan ini menyumbang sekitar 25 persen dari PDRB Pulau Jawa.

Namun demikian potensi-potensi di wilayah tersebut hingga saat ini belum bisa dikembangkan secara optimal karena konektivitas transportasi yang masih kurang. Untuk itulah Ditjen Perhubungan Udara akan menginisiasi pembangunan konektivitas transportasi di wilayah selatan Jawa tersebut dengan pembangunan jalur udara selatan Jawa. Konektivitas tersebut akan ditumbuhkan dengan pembangunan tol udara yang terdiri dari bandar udara dan ruang udara serta navigasi penerbangan di wilayah tersebut.

Dalam acara Media Workshop yang mengambil tema Optimalisasi Jalur (Udara) Selatan Jawa Guna Meningkatkan Perekonomian Ekonomi di Bandara Wiriadinata, Tasikmalaya hari ini, Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Agoes Soebagio yang mewakili Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso menyatakan bahwa pengembangan bandara beserta navigasi penerbangannya tersebut akan mengacu pada tatanan kebandarudaraan nasional yang tertuang dalam UU no. 1 tahun 2009 tentang Penerbangan.

"Untuk pengembangan tol udara tersebut, kami akan bekerjasama dengan AirNav sebagai penyelenggara navigasi penerbangan, TNI AU yang saat ini memiliki beberapa pangkalan udara di wilayah selatan Jawa serta Pemerintah Daerah setempat," ujar Agoes.

Menurut Agoes, Ditjen Perhubungan Udara akan menginisiasi pembangunan dan pengembangan bandara di wilayah selatan Jawa dan mengkoneksikan dengan bandara-bandara di wilayah utara Jawa sehingga konektivitas  berimbang antara wilayah-wilayah selatan serta wilayah selatan- utara sehingga pembangunan perekonomian lebih merata.

" Dengan adanya pembangunan bandar udara baru, perekonomian akan tumbuh dan membuat maskapai penerbangan bisa membuka konektivitas  dengan membuka rute-rute baru. Pada tahun 2017 lalu, kami sudah membuka 83 rute baru di seluruh Indonesia. Hal ini menandakan bahwa perekonomian di daerah tersebut sudah tumbuh," ujar Agoes lagi.

Saat ini terdapat 11 Bandara komersial eksisting dan akan dikembangkan di wilayah utara Jawa yaitu Bandara Soekarno-Hatta (Tangerang), Halim Perdanakusuma (Jakarta), Husein Sastranegara (Bandung), Cakrabhuwana ( Cirebon), Dewa Daru (Karimun Jawa), Ahmad Yani ( Semarang), Adi Soemarmo ( Solo), Ngloram (Blora), Bawean (Madura), Trunojoyo (Madura), dan Juanda (Surabaya).

Sedangkan di wilayah selatan Jawa saat ini baru terdapat 7 bandara komersial yaitu Bandara Wiriadinata (Tasikmalaya), Nusawiru (Pangandaran), Tunggul Wulung ( Cilacap), Adi Sutjipto ( Yogyakarta), Abdurrahman Saleh ( Malang), Notohadinegoro (Jember) dan Blimbingsari (Banyuwangi).

Menurut Agoes, Ditjen Perhubungan Udara akan menginisiasi pembangunan dan pengembangan 4 Bandara di wilayah selatan Jawa yaitu Bandara di daerah Pandeglang Banten, di daerah Sukabumi,  Bandara baru di Yogyakarta dan di daerah Kediri / Tulungagung.

"Kami akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait untuk pengembangan dan pembangunan bandara-bandara di daerah tersebut seperti TNI AU, AirNav Indonesia, Pengelolal Bandar Udara dan Pemerintah Daerah setempat. Kerjasama tersebut untuk memastikan pengembangan dan pembangunan bandara berlangsung dengan baik dan tepat waktu serta sesuai dengan prinsip keselamatan, keamanan dan kenyamanan penerbangan," pungkas Agoes. (HUMAS)

Kategori

Sistem Manajemen Pengaduan Kementerian Perhubungan (SIMADU)
Sistem Pelaporan Sukarela (Voluntary Reporting System) Kementerian Perhubungan (VRS)

Merupakan Sistem Database Keselamatan Penerbangan Nasional untuk mendukung Program Keselamatan Penerbangan Nasional / State Safety Programme (SSP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Gambar Uphold
  • Belum ada agenda yang akan datang

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.