KERJASAMA SALING MENGUNTUNGKAN PEMERINTAH - SWASTA UNTUK PEMBENAHAN TERMINAL KARGO BANDARA HALUOLEO KENDARI

(Jakarta, 20/ 04/ 2018) Sejak diserahterimakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara kepada Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan pada awal tahun 2016 lalu, Bandara Haluoleo terus berbenah. Salah satu pembenahan yang dilakukan adalah di area terminal kargo bandara. Pembenahan tersebut dilakukan bekerjasama dengan swasta untuk meningkatkan sisi keselamatan, keamanan dan pelayanan penerbangan sekaligus untuk memperlancar arus barang dan jasa di bandara itu.

Dengan pembenahan tersebut, saat ini gedung terminal kargo yang mempunyai dimensi luas 1.000 m2 itu terlihat semakin cantik dan berfungsi optimal.

“Ini adalah salah satu bentuk pembenahan yang baik yang dilakukan oleh pengelola bandara setempat. Dengan kerjasama Pemerintah dan swasta, anggaran APBN untuk bandara ini bisa dihemat. Dan bahkan Pemerintah bisa menerima Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih besar karena penggunaan operasional terminal kargo bandara yang lebih optimal,” ujar Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso.

Menurut Agus, model-model kerjasama ini bisa menjadi rujukan bagi pembenahan dan pengembangan  bandara-bandara lain yang saat ini dikelola oleh Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Ditjen Perhubungan Udara. Dengan demikian bandara-bandara UPBU yang sebagian besar berada di daerah terluar, terdalam, tertinggal dan rawan bencana tersebut bisa berkembang dan ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta perekonomian wilayah sekitarnya.

“Pembenahan dan pengembangan Bandara UPBU ini juga sesuai dengan program Nawacita Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terutama  Cita ketiga yaitu  membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Serta Cita ketujuh yaitu  mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,” ujarnya lagi.

Menurut Kepala Bandara Haluoleo Rudi Richardo, pembenahan dan pengembangan terminal kargo ini dilakukan setelah melihat kondisi terminal kargo yang diserahterimakan itu perlu penyesuaian baik dari sisi sarana dan prasarananya agar dapat memenuhi  aturan Program  Keamanan Penerbangan Nasional  (PKPN).

“Namun karena saat itu tidak ada anggaran untuk melakukan pembenahan terminal kargo, kami berinisiatif untuk melakukan kerjasama dengan pihak swasta. Prinsip kerjasamanya, pihak swasta yang akan membenahi terminal kargo tersebut sesuai dengan aturan dalam PKPN. Selanjutnya mereka akan diberi hak eksklusifitas dalam jangka waktu tertentu  sebagai penyelenggara pelayanan terminal kargo sesuai dengan investasi yang mereka keluarkan,” ujar Rudi.

Selanjutnya pihak pengelola bandara mempersilahkan pihak swasta yang telah memiliki Sertifikat Operasi Jasa Terkait Bandar Udara Bidang Pelayanan Kargo & Pos dari Menteri Perhubungan untuk mengikuti seleksi (beauty contest). Dari hasil seleksi, didapat pemenang yaitu PT. Angkasa Pura Logistik yang merupakan anak usaha dari BUMN PT.  Angkasa Pura 1.

Selanjutnya PT. Angkasa Pura Logistik melakukan pembenahan terminal kargo bandara dengan investasi sekitar Rp 3 miliar. Selain pembenahan layout, juga dilakukan pembenahan sarana dan prasarana termasuk di antaranya pembenahan sistim teknologi informasi untuk memperlancar bisnis proses serta peningkatan kinerja dan perbaikan pelayanan.

Pada 1 Januari 2018, PT Angkasa Pura Logistik yang telah menyelesaikan pembenahan selanjutnya menyerahkan hasil penataannya kepada pengelola bandara sebagai pemilik Bandara Haluoleo. Mulai saat itu pula PT Angkasa Pura Logistik ditunjuk menjadi Penyelenggaraan Pelayanan Terminal Kargo.

“Setelah pembenahan selesai dilakukan, terjadi peningkatan yang signifikan terkait kelancaran arus barang kargo di bandara ini. Jika semula total produksinya hanya sekitar 15 ribu kg kargo per hari, setelah dilakukan pembenahan meningkat menjadi sekitar 23 ribu kg kargo per hari,” lanjut Rudi.

Menurut Rudi, dengan peningkatan kinerja terminal kargo tersebut, PNBP yang diterima pihak bandara juga meningkat. Jika pada tahun 2017 total PNBP yang diterima adalah Rp 300 juta, maka pada tahun 2018 ini pihaknya menargetkan peningkatan hingga menjadi Rp 1 miliar. (HUMAS)