Jakarta - Operasi Angkutan Lebaran 2018 sebentar lagi akan kembali dilaksanakan oleh jajaran Kementerian Perhubungan beserta kementerian lain dan pihak-pihak yang terkait seperti Kepolisian, Pemda dan yang lainnya. Berbagai persiapan sarana, prasarana, sumber daya manusia dan standar prosedur operasi terus digodog dan dimatangkan baik di tingkat extra maupun intra Kementerian Perhubungan.

 

Sebagai salah satu subsektor Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara hari ini juga melakukan rapat koordinasi terakhir  terkait rencana operasi angkutan  Lebaran terpadu tahun 2018 (1439 H). Acara yang dilakukan di Kompleks  Kementerian Perhubungan, Jakarta ini dibuka oleh Direktur Bandar Udara Polana Pramesthi mewakili Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso.

 

Acara dihadiri oleh seluruh Direktorat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara, Kantor Otoritas Bandar Udara (KOBU), Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU), dan para stakeholder penerbangan seperti AirNav Indonesia, PT Angkasa Pura 1 dan 2, BUBU Batam, serta perwakilan maskapai nasional dan internasional.

 

Dalam sambutannya, Polana Pramesthi berharap angkutan lebaran tahun ini bisa berjalan lancar dan tidak ada kendala signifikan baik dari sisi keselamatan, keamanan maupun tingkat kenyamanan pelayanan. Walaupun banyak acara nasional dan internasional yang menyusul setelah Lebaran seperti misalnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 171 daerah di Indonesia pada akhir Juni serta pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan Bank Dunia pada awal  Oktober di Bali.

 

"Yang paling penting, seperti pesan  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, angkutan Lebaran 2018 ini minimal sama dengan tahun lalu. Yaitu zero accident dan semua bisa berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. Untuk itu kami minta semua stakeholder perhubungan udara untuk bekerja keras dan meningkatkan kerjasamanya," ujar Polana.

 

Sebagai wakil dari Pemerintah, Ditjen Perhubungan Udara pada acara ini meminta laporan perkembangan persiapan angkutan lebaran dari masing-masing stakeholder dan permasalahan yang ada di lapangan sehingga bisa dicarikan jalan keluar bersama.

 

"Dari sisi kesiapan fasilitas baik dari maskapai, bandara maupun AirNav tidak ada masalah. Yang perlu dikhawatirkan adalah perusahaan-perusahaan yang mempunyai masalah internal. Ini harus bisa diselesaikan lebih dulu sehingga tidak mengganggu operasi angkutan lebaran yang pasti akan sangat sibuk," lanjut Polana.

 

Polana juga mengingatkan maskapai-maskapai agar mematuhi alokasi slot time penerbangan yang  sudah minta untuk ditambah. Slot itu harus dipakai dan kalau tidak dipakai, harus dikembalikan ke Ditjen Perhubungan Udara untuk dialokasikan ke maskapai lain yang membutuhkan.

 

Untuk kesiapan bandar udara, dari hasil pengecekan di 36 bandar udara hampir semua sudah siap melaksanakan operasi angkutan Lebaran. 

 

"Dari hasil inspeksi itu, hampir semua  siap. Hanya ada sedikit kekurangan tapi tidak signifikan seperti perbaikan marka apron, fasilitas lampu yang mati dan lainnya. Semua itu sudah harus siap pada tanggal 7 saat operasi angkutan udara Lebaran mulai dilaksanakan," ujarnya lagi.

 

Hal-hal utama yang menjadi fokus perhatian angkutan udara pada  angkutan Lebaran 2018 ini di antaranya adalah terkait kelaikan armada pesawat; Memaksimalkan kapasitas penerbangan reguler yang sudah dimiliki saat ini; Membuat pola rotasi pesawat udara yang lebih simpel/ sederhana untuk meminimalisir keterlambatan penerbangan. 

 

Juga terkait penyiapan armada pesawat cadangan beserta kru cadangan (reserved) dengan jumlah disesuaikan dengan tingkat utilisisasi pesawat; Tidak melakukan keeping slot dan secara fair untuk menyampaikan informasi rencana pembatalan penerbangan sehingga kebutuhan slot time untuk extra flight bisa diakomodir. 

 

Serta tidak melakukan perubahan (uji coba dan cut off) terhadap sistim IT internal baik itu IT reservasi, IT kru dan lain-lain yang mempengaruhi operasional penerbangan pada periode peak season. 

 

Dan yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan delay management serta penanganan keluhan penumpang. (HUMAS)