TINGKATKAN AKSESBILITAS MASYARAKAT PAPUA, KEMENHUB DAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT, PEMKAB MANOKWARI, FAKFAK DAN PEGUNUNGAN ARFAK TANDATANGANI KESEPAKATAN BERSAMA

Beranda Berita TINGKATKAN AKSESBILITAS MASYARAKAT PAPUA, KEMENHUB DAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT, PEMKAB MANOKWARI, FAKFAK DAN PEGUNUNGAN ARFAK TANDATANGANI KESEPAKATAN BERSAMA

TINGKATKAN AKSESBILITAS MASYARAKAT PAPUA, KEMENHUB DAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT, PEMKAB MANOKWARI, FAKFAK DAN PEGUNUNGAN ARFAK TANDATANGANI KESEPAKATAN BERSAMA

Humas DJPU

Rabu, 12 Februari 2020

Jakarta (12/02/2020) - Dalam rangka melayani aksesbilitas masyarakat dari dan ke Papua serta mendukung peningkatan perekonomian dan parawisata, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah melaksanakan penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Pemkab Manokwari, Pemkab Fakfak serta Pemkab Pegunungan Arfak tentang Pembangunan dan Pengembangan Bandar Udara. Acara penandatanganan Kesepakatan Bersama tersebut, berlangsung di Gedung Karsa, Kemenhub, Rabu (12/02) hari ini.

Pembangunan dan pengembangan bandara meliputi Bandar Udara Rendani di Kabupaten Manokwari, Bandar Udara Siboru di Kabupaten Fakfak dan Bandar Udara Anggi di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Novie Riyanto yang diwakili Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Nur Isnin Istiartono mengatakan, kesepakatan ini diharapkan dapat mendukung upaya pemerintah dalam menunjang perekonomian masyarakat di kawasan Papua Barat

"Terutama dalam upaya memberikan peningkatan pelayanan transportasi udara dari dan ke Kabupaten Manokwari, Fakfak dan Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat, melalui pembangunan dan pengembangan infrastruktur transportasi udara di lokasi tersebut," kata Isnin saat menyampaikan sambutannya.

Isnin menambahkan, sebagai komitmen pemerintah terhadap pentingnya konektivitas antar wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka pembangunan Bandar Udara merupakan satu keharusan, untuk itu kami berterima kasih atas dukungan pemerintah setempat yang peduli terhadap kebutuhan masyarakatnya akan transportasi udara.

"Saya mengimbau untuk terus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat maupun pihak terkait yang berwenang di bidang penerbangan guna kelancaran pembangunan dan pengembangan di ketiga bandar udara," imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut, Isnin juga meminta agar Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak segera menghibahkan aset pada Bandar Udara Anggi sehingga pembangunan dan pengembangan Bandar Udara Anggi dapat dilakukan melalui pembentukan satuan kerja di bawah pembinaan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Kategori

Sistem Manajemen Pengaduan Kementerian Perhubungan (SIMADU)
Sistem Pelaporan Sukarela (Voluntary Reporting System) Kementerian Perhubungan (VRS)

Merupakan Sistem Database Keselamatan Penerbangan Nasional untuk mendukung Program Keselamatan Penerbangan Nasional / State Safety Programme (SSP) Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Gambar Uphold
  • Belum ada agenda yang akan datang

Copyright © 2024 Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. All Rights Reserved.