Menghadapi Liberalisasi Jasa Penunjang Angkutan Udara Ditjen Hubud Lakukan Harmonisasi Peraturan Antar Kementerian/Lembaga

Yogyakarta (30/8/2023) - Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Angkutan Udara menyelenggarakan Pertemuan The 2nd Session of Air Transport Ancillary Services Legal Framework yang digelar selama 2 (dua) hari mulai 30-31 Agustus 2023 di Yogyakarta.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Cecep Kurniawan hadir secara virtual membuka acara tersebut. Turut hadir Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi (BKPM), Direktur Perundingan Perdagangan Jasa Kementerian Perdagangan, Kepala Pusat Kelembagaan Internasional Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan, pejabat di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara serta stakeholders penerbangan.

Pertemuan ini membahas rencana liberalisasi jasa penunjang angkutan udara serta harmonisasi peraturan dan kebijakan bidang jasa angkutan udara yang diatur pada ASEAN Frameworks Agreement on Services (AFAS) dan ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA).

“Dengan harmonisasi regulasi terkait jasa penunjang bidang angkutan udara dapat memberikan manfaat dan menghasilkan rekomendasi bagi Kementerian Perhubungan dalam menyusun strategi dan kebijakan liberalisasi serta menentukan posisi tawar Indonesia di forum kerja sama internasional khususnya di bidang jasa penunjang bidang angkutan udara,” ujar Cecep Kurniawan.

Seiring dengan kemajuan industri penerbangan, kerja sama jasa penunjang bidang angkutan udara akan menuju pada tahapan liberalisasi yang lebih terbuka. Sehingga hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan untuk dapat mengharmonisasi, membina dan mengembangkan potensi dari industri tersebut.

”Pertemuan ini sangat bermanfaat, mengingat liberalisasi jasa penunjang bidang angkutan udara ini melibatkan beberapa Kementerian/Lembaga lainnya, untuk itu diperlukan sinergi yang kuat dari seluruh stakeholders, sehingga masing-masing pihak mendapatkan dampak positif dari liberalisasi ini dan para pelaku usaha nasional dapat lebih memanfaatkan peluang-peluang yang ada,” ungkapnya.

Harapannya harmonisasi ini dapat menghasilkan suatu rekomendasi perumusan kebijakan/peraturan yang sesuai dengan kepentingan nasional.

Sedangkan manfaat yang dapat diterima oleh pelaku usaha adalah peningkatan dan pengembangan usaha serta daya saing dalam menghadapi liberalisasi jasa penunjang bidang angkutan udara. (MF/NF/MK)